1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;

1. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 0529/SPJB-Legal/BMK/BKC/VII/2016 berikut Surat Komitmen Pembayaran tanggal 10 Oktober 2019;

1. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

1. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam posita point 7 gugatan ini yaitu sebagai berikut:

A. Denda Keterlambatan

• 22 September 2018 S/d 22 Maret 2019 = Rp 1.250.00.000,- X 6 Bulan =Rp 7.500.000,-
• 22 April 2019 S/d 22 Desember 2019 = Rp 2.500.000,- X 9 Bulan        =Rp 22.500.000,-
• 22 Januari 2020 S/d 22 Desember 2025 = Rp 2.500.000,- X 60 Bulan    =Rp 150.000.000,-
• 22 januari 2026 S/d  22 April 2026 = Rp 2.500.000,- X 4 Bulan         =Rp 10.000.000,- +

                                                                   Dengan Total                Rp 190.000.000,-

B. Pengembalian uang terhadap unit Blok B8 No 01 Type 42/ 114,34 M2 yait sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga Total keseluruhan kerugian materil Penggugat yaitu sebesar Rp 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

1. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah) segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

1. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;

1. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

1. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

1. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).